PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto Kepada Menkum Ham Terkait SK Partai Berkarya
Tommy Soeharto (Antara)

Bagikan:

Gugatan yang dilayangkan Hutomo Mandala Putra yang dikenal Tommy Soeharto pada September 2020 mencapai hasil akhir. Tommy menggugat Menkum HAM, Yasonna Laoly terkait pengesahan SK kepengurusan Partai Berkarya.

Berdasarkan putusan PTUN Jakarta, Tommy berhasil memenangkan gugatan tersebut. Selasa, 16 Februari, PTUN Jakarta resmi mensahkan putusan Nomor 182/G/2020/PTUN.JKT.

“Mengadili dalam pokok perkara; mengabulkan gugatan untuk seluruhnya,” demikian isi putusan PTUN Jakarta dikutip dari Direktori Mahkamah Agung, 17 Februari.

Dalam putusannya, majelis PTUN menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai berkarya tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menkum HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

Putusan PTUN Jakarta

SK Menkum HAM ini yang sempat membuat Tommy Soeharto terdepak setelah munculnya kepengurusan Berkarya kepemimpinan Muchdi Pr.

Berikut amar putusan PTUN Jakarta yang memenangkan Tommy Soeharto

Mengadili dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya

2. Menyatakan batal:

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut

2. Menyatakan batal:

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020

Ikuti Terus berita dalam negeri dan luar negeri terbaru dari VOI.