Industri Miras Masuk Daftar Positif Investasi, PAN Minta Pemerintah Segera Revisi Perpres karena Banyak Mudarat

Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI, meminta pemerintah untuk meninjau ulang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Harus direview dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit. Sementara mudharatnya sudah pasti lebih banyak. Kalau perlu, perpres tersebut segera direvisi. Pasal-pasal tentang mirasnya harus dikeluarkan," tutur Saleh, Senin, 1 Maret.

Ia menilai muatan dalam Perpres tersebut terdapat pasal-pasal yang berpotensi memunculkan polemik di masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR tersebut juga mempertanyakan persoalan distribusi miras. Menurut aturan, miras hanya boleh beredar di wilayah tertentu. Namun batasan tersebut masih sering dilanggar.

Sementara, perdagangan miras saat sudah banyak dikhawatirkan dengan adanya Perpres justru semakin merajalela. 

"Selain itu, sangat dikhawatirkan akan maraknya miras oplosan, ilegal, dan palsu beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres. Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya," ungkap legislator asal Sumatera Utara itu.

Pemerintah Harus Memperhitungkan Mudarat Miras

Menurut Saleh, adalah fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Dimana para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya. 

"Pengaruh minuman memang sangat tidak baik. Kalau sudah kecanduan, sulit untuk menormalisasikannya kembali," kata wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan itu.

Apabila alasan perpres untuk mendatangkan devisa, Saleh menilai pemerintah perlu menghitung dan mengkalkulasi ulang berapa pendapatan yang bisa diperoleh negara dari miras tersebut.

Kemudian, pemerintah juga harus membandingkan dengan mudarat dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat miras.

"Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini," kata Saleh.

Industri Miras Disahkan Sebagai Daftar Positif Investasi (DPO)

Diketahui, Pemerintah telah mengesahkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Industri minuman keras ini diketahui sebelumnya masuk dalam kategori bidang usaha yang tertutup.

Pengesahan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Akan tetapi, pengesahan untuk berinvestasi di industri ini merupakan penanaman modal baru. 

Investasi ini pun hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Ikuti Terus berita dalam negeri dan luar negeri terbaru dari VOI.